Harga LPG 3 Kg di Barito Utara Tembus Rp55 Ribu, Warga Keluhkan Mahalnya Gas Subsidi

Keluhan masyarakat tersebut disampaikan kepada salah seorang wakil rakyat melalui pesan WhatsApp. Berdasarkan informasi yang diterima, harga LPG 3 kilogram di kawasan Pasar Ipu berkisar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per tabung. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Sengaji, Jalan Taman Remaja, dan Jalan Pendreh.

Bahkan, di beberapa tempat ditemukan harga jual mencapai Rp55 ribu per tabung.

“Banyak masyarakat yang menyampaikan keluh kesah kepada saya. Mereka mempertanyakan sampai kapan harga LPG 3 kilogram ini terus mahal. Sebagai wakil rakyat, tentu kita harus merespons karena kita diberikan amanah oleh masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka,” ungkapnya.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan mahalnya harga gas bersubsidi.

Menurutnya, kondisi di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat yang berhak menerima subsidi justru harus membeli LPG dengan harga yang cukup tinggi.

“Ini fakta di lapangan. Kalau barang yang mendapatkan subsidi pemerintah justru disalahgunakan atau tidak tepat sasaran, lalu bagaimana nasib masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya?” tegasnya.

Bandingkan Harga dengan Banjarmasin

Menariknya, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ia menyempatkan diri mencari informasi dengan bertanya langsung kepada sejumlah pedagang eceran yang juga menjual LPG 3 kilogram.

Ia mengaku terkejut ketika melihat harga yang tertera hanya Rp20 ribu per tabung.

“Saya sedang berada di Banjarmasin dalam rangka kunjungan kerja. Sambil berjalan, saya bertanya kepada pedagang eceran yang menjual LPG 3 kilogram. Saya cukup kaget karena harga yang tertulis hanya Rp20 ribu per tabung,” ujarnya.

Melihat perbandingan tersebut, ia menyarankan agar dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kaji banding ke Kota Banjarmasin guna mengetahui bagaimana pengawasan dan penertiban distribusi LPG 3 kilogram dapat dilaksanakan.

Ia juga menilai perlu adanya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dinas teknis terkait dalam melakukan kaji banding, sehingga terdapat contoh dan dasar dalam mengambil langkah penertiban di Barito Utara.

“Kalau perlu, dinas terkait bersama Satpol PP melakukan kaji banding ke Banjarmasin. Kita ingin mengetahui bagaimana di sana bisa dilakukan pengawasan dan penertiban sehingga harga di tingkat pengecer bisa lebih terjangkau. Mau atau tidak, itu tergantung dinas terkait,” katanya.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Harga Sesuai HET

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan LPG 3 kilogram bukan sekadar masalah harga, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat subsidi dari pemerintah.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap jalur distribusi, pengawasan pangkalan, serta penjualan LPG 3 kilogram di tingkat pengecer agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Besar harapan saya, mewakili masyarakat Barito Utara, agar persoalan ini segera ditertibkan. Kita diberikan amanah oleh rakyat selama lima tahun, tentu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat,” tuturnya.

Ia berharap ke depan harga LPG 3 kilogram di Barito Utara dapat kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat tidak terus terbebani oleh mahalnya kebutuhan energi rumah tangga.

“Kasihan masyarakat kecil yang memang berhak mendapatkan gas bersubsidi. Harapan kita, persoalan ini segera ditangani dan ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Kita tunggu!” pungkasnya.

(AF/Redaksi).