Sinergi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Bencana, Pemkab Barito Utara Perkuat Mitigasi Karhutla dan Hidrometeorologi

Itahnews.com,PALANGKA RAYA -Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (30/7/2026).

"Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah," ujar Felix Soenadi Y. Tingan.

Ia menambahkan, melalui koordinasi yang intensif ini, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian.

Dalam Rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan bahwa per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional. Bencana alam didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,10% dan bencana geologi 0,90%, dengan urutan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.

BNPB memprediksi puncak risiko akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan kategori risiko tinggi yang meluas terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan (meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi).

Beberapa poin penting yang ditekankan Kepala BNPB meliputi Potensi El-Nino Kuat, Diprediksi memicu cuaca yang jauh lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027. Luas Lahan Terbakar Per Juli 2026, tercatat 48.458,93 hektare lahan terbakar di 6 provinsi prioritas dan Ancaman Lahan Gambut & Asap Lintas Batas: Di Pulau Kalimantan, kebakaran lebih banyak terjadi di lahan gambut, khususnya di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang mewajibkan kewaspadaan terhadap ancaman asap lintas batas negara (transboundary haze).

Sebagai Langkah Mitigasi Nasional, BNPB menggencarkan peningkatan personel, dukungan logistik peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan prediksi iklim secara berkala.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam kesempatan yang sama mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait. 

Agustiar mengungkapkan bahwa kondisi karhutla di Kalteng memerlukan perhatian serius menyusul meningkatnya titik api dan kemunculan kabut asap selama Juli 2026. Berdasarkan laporan Pemprov Kalteng, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.

"Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah," tegas Agustiar.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah langkah strategis yang tengah dioptimalkan meliputi Operasi Gabungan yang melibatkan 10.700 personel gabungan dari pemda, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan, yang beroperasi melalui darat, sungai, dan udara di wilayah rawan seperti Desa Tumbang Nusa (Kabupaten Pulang Pisau) dan Kelurahan Kameloh Baru (Kota Palangka Raya). 

Gubernur Kalteng turut mengusulkan percepatan penambahan helikopter water bombing di wilayah barat Kalteng.Serta mengusulkan bantuan mesin pompa jinjing, sumur bor, selang, serta Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk meringankan beban APBD kabupaten/kota.

Menutup arahannya, Gubernur Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak terlambat mengambil langkah taktis di daerah masing-masing.

"Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama FORKOPIMDA. Mari kita jadikan Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap," pungkasnya.Sumber : (Ummi)

(AF/Redaksi).