Bupati:CSR Perusahaan Harus Selaras dengan Program Daerah, Dorong Optimalisasi PAD Barito Utara
Font Terkecil
Font Terbesar
MEDIA ITAHNEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025).
H Shalahuddin menyoroti bahwa pelaksanaan program CSR di Barito Utara selama ini masih belum sinkron dengan prioritas pembangunan daerah. “Selama ini perusahaan melaksanakan program CSR langsung ke lapangan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Ke depan, kami akan menyampaikan program-program prioritas daerah agar CSR yang dijalankan bisa searah dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Barito Utara,” ujarnya.
Shalahuddin menambahkan, setelah pemerintah daerah menyampaikan program prioritas tersebut, pihaknya juga akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan, guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain membahas sinkronisasi CSR, Rakor ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Sekda menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih terdampak oleh pemangkasan dana transfer dari pusat.
“Kondisi dana transfer sangat minim, hampir 50 persen mengalami pemotongan. Namun Alhamdulillah, melalui dana bagi hasil dan DAU, total anggaran kita masih berada di kisaran Rp3,1 triliun,” jelas H Shalahuddin.
Bupati juga menyampaikan sejumlah harapan dan arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah hasil rapat di Palangka Raya beberapa waktu lalu, yang perlu menjadi perhatian dunia usaha di Barito Utara. Beberapa di antaranya yakni:
1. Perusahaan diharapkan membeli bahan bakar minyak melalui lembaga resmi di wilayah Kalimantan Tengah.
2. Memprioritaskan tenaga kerja lokal secara proporsional dan meningkatkan kompetensi masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
3. Menjalankan program CSR yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat.
4. Menggunakan kendaraan berpelat Kalteng agar pajaknya masuk ke daerah.
5. Menggunakan material dari tambang lokal yang berizin.
6. Membuka rekening dan melakukan transaksi di Bank Kalteng atau bank pemerintah lainnya.
7. Melaporkan dan membayar pajak alat berat serta pajak air permukaan yang digunakan dalam kegiatan operasional.
“Harapan kami, semua yang telah disepakati di tingkat provinsi bisa kita laksanakan bersama di Kabupaten Barito Utara. Pelaksanaan TJSLP harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas H Shalahuddin.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perusahaan tambang, perkebunan, dan sektor perbankan yang beroperasi di Barito Utara. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap terwujudnya kolaborasi yang konkret antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pendapatan asli daerah.(AF/Redaksi)
